Lompat ke konten

Artikel Sosial Department Pengabdian Masyarakat.

Rapat terbuka kembali dilaksanakan pada hari Selasa, 14 April 2026 sebagai tanggapan dari laporan kasus pelecehan seksual yang kembali mencuat, utamanya di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro. Rapat yang diselenggarakan di Crop Circle ini dihadiri oleh kalangan mahasiswa, dosen, serta dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro itu sendiri. Tuntutan-tuntutan yang dilayangkan tidak muncul tanpa dasar, melainkan datang dari beragam pengalaman tak mengenakan yang dialami oleh para korban di lingkungan fakultas.

Laporan yang masuk didominasi oleh kasus pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa selama berada di Fakultas. Adapun mayoritas pelapor yakni berjenis kelamin perempuan. Ini menguatkan bukti bahwa keresahan yang dialami oleh perempuan seringkali berdasar dan pelecehan seksual dilakukan secara subjektif. Fakultas yang seharusnya menjadi safe place bagi mahasiswa itu sendiri justru malah menghadirkan atmosfer yang merangkam, terutama bagi perempuan.

KOMNAS perempuan mencatat terdapat sebanyak 376.529 kasus pelaporan KBGtP (Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan) sepanjang 2025. Angka ini dinilai mengalami peningkatan sebanyak 14,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan menjadi sasaran utama dalam kasus pelecehan fisik maupun verbal berbasis gender. Sebagai salah satu instansi yang memiliki marwah di dunia pendidikan, FIB UNDIP perlu menindaklanjuti kasus-kasus serupa yang terjadi di lingkungan fakultas sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap perempuan. Selain itu, perlunya pengambilan tindakan ini juga dinilai sebagai salah satu upaya preventif, guna menekan angka laporan kasus yang kian bertambah tiap tahunnya. Laporan atas kasus yang masuk harus disikapi dengan serius.

Keresahan ini didukung pula oleh pernyataan para pelapor yang mengaku belum cukup puas terhadap sistem pelaporan serta transparasi fakultas atas kasus-kasus yang telah mereka laporkan. Menanggapi hal itu, Dekan FIB, Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum. mengimbau kasus yang dilaporkan sebaiknya melalui tahapan yang sistematis. Perlibatan bukti juga turut menjadi hal yang disyaratkan oleh pihak fakultas. Korban yang hendak melapor diimbau untuk membuat laporan tertulis terlebih dahulu ke Kaprodi, dan apabila masih tidak ada tanggapan maka dapat melapor langsung ke Dekan. Menanggapai potensi viral-nya berita serupa, Dekan menekankan agar masalah sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu secara internal apabila masih memungkinkan. Melalui pernyataannya, Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universistas Diponegoro menekankan bahwa fakultas akan bertanggungjawab atas segala laporan yang bersangkutan dengan fasilitas serta civitas akademika Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro, termasuk laporan tindak pelecehan itu sendiri. Dekan kembali memperingatkan korban untuk segera melapor apabila memang menemui pengalaman serupa selama berada di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro. Seruan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi para korban itu sendiri.

Tak puas dengan hal itu, civitas akademika (mahasiswa sebagai mayoritas) tetap dengan kerja keras mengecam adanya sistem yang terkesan tidak transparan dan tidak memihak kepada korban. Perlu diingat juga bahwasanya tidak semua korban cukup berani untuk buka suara, bahkan menghadiri rapat terbuka ini sekalipun. Sebab, rasa trauma yang dialami oleh korban menjadi salah satu faktor ketakutan utama untuk bersuara. Mereka mengaku malu untuk melapor sebab takut mendapatkan penilaian yang buruk dari lingkungan sekitar. Sehingga memaksa korban untuk melapor menjadi sebuah tindakan yang kurang bijak untuk dilakukan oleh pihak fakultas.

Maka dari itu, pembenahan transparasi sistem dan juga sanksi yang diberikan kepada pelaku menjadi tuntutan utama civitas akademika dalam rapat terbuka ini. Fakultas sebagai instansi sudah sewajibnya mengayomi seluruh civitas akademika yang dimuatnya diharuskan untuk mewadahi kritik serta saran secara terbuka dan menerapkan sistem yang demokratis. Adapun sifatnya harus memihak pada korban, bukan justru melindungi pelaku. Ini menjadi hal penting, terlebihnya sanksi seperti skorsing bagi pelaku mahasiswa dan juga pemberhentian kerja bagi pelaku yang berasal dari tenaga didik harus diterapkan dengan objektif serta tidak bias. Sehingga, hal-hal serupa kejahatan seksual diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin terkhususnya di dalam lingkungan FIB.